Page 279 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

270 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
5. Lemahnya pengawasan dan pengendalian Dinas Kehutanan
kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan,
pengamanan hutan HPH/HPHTI menelantarkan arealnya
(tidak melakukan aktivitas di lapangan)
6. Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Direktorat
Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan,
serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan provinsi terhadap
pelaksanaan kegiatan HPH/HPHTI.
Dari permasalahan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, dan dengan
memperhatikan dampak yang mungkin timbul serta penyebab
yang telah diidentifikasi, untuk meminimalisir persoalan
tumpang tindih penguasaan tanah, maka perlu koordinasi
antar Lembaga (pemerintah daerah, ATR/BPN, dan Dinas
Kehutanan):
2. Menyepakati adanya peta tunggal, dan tapal batas antara
kehutanan dengan non hutan.
3. ATR/BPN dalam menerbitkan sertifikat terlebih dahulu
meminta rekomendasi dari dinas kehutanan
4. Interpretasi yang sama terhadap peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan penguasaan tanah.

H. Referensi
Achmad Charris Zubair, Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan
Manusia (Kajian Filsafat Ilmu), Yogyakarta, LSFI, 2002: 83-
118.
Assessing the Impact of The Kecamatan Development Program.
Jakarta: Decentralization Support Facility.
A. Jaili (Disertasi, Prodi Doktor Sekolah Pascasarjana UGM, 2009)
Penyelesaian Masalah Pertanahan Dalam Perspektif
Filsafat Sosial (Studi Kasus di PTPN VII Unit Usaha Bergen
Kabupaten Lampung Selatan).
Agus Marzuki (Disertasi: Program Doktor Ilmu Hukum UGM, 2016.)
dengan judul Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan
register 45 Mesuji Lampung Dalam Perspektif Keadilan.