Page 284 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 284
ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBATALAN
SERTIPIKAT KARENA CACAT ADMINISTRASI DAN
USAHA PREVENTIF GUNA MENCEGAH
TERJADINYA CACAT ADMINISTRASI DALAM
PENERBITAN SERTIPIKAT
Yohanes Supama, Rofiq Laksamana, Nur Rahmanto
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
A. Pendahuluan
Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum
dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemerintah (Adrian,
2009). Muara terakhir dari kegiatan pendaftaran hak atas tanah,
ialah terbitnya sertifikat hak atas tanah, yakni diberikannya
dokumen-dokumen tanda bukti hak, dimana diberlakukan sebagai
pembuktian yang kuat akan pemilikan hak atas tanah (Ps. 19 (2)
UUPA). Dokumen sebagaimana tersebut, diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan dapat berupa Surat Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah (SKHAT) dan/atau sertipikat hak atas tanah. Keputusan
atau produk yang dikeluarkan oleh pejabat negara tersebut dikatakan
sebagai keputusan administrasi. Selanjutnya apabila dikemudian
hari produk tata usaha administrasi negara yang berupa SKHAT
atau sertipikat hak atas tanah terbit ada cacat administrasi atau
menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka produk administrasi
negara tersebut bisa dibatalkan atau digugat ke peradilan.
B. Sertipikat sebagai produk Tata Usaha Negara
Sertipikat diterbitkan melalui prosedur tertentu yang harus
mengikuti mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundangan, sehingga diharapkan dapat dihasilkan produk hukum
yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang
haknya maupun pihak lain yang akan melakukan perbuatan
hukum yang objeknya bidang tanah/hak atas tanah yang sudah
