Page 285 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

276 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
bersertipikat. Walaupun proses pendaftaran tanah dari awal
sampai penerbitan sertipikat sebagai tanada bukti hak atas tanah
yanng kuat, dilaksanakan mengikuti prosedur sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangan, namun ada kemungkinan produk
adaministrasi negara tersebut cacat administrasi atau cacat hukum,
sehingga bisa dibatalkan. Monograf ini dimaksudkan memberi
analisis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang
dibatalkan karena cacat administrasi. Analisis dilakukan terhadap
satu kasus pembatalan sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur karena dinilai
cacat adminstrasi, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas
nama PT. Salve Veritate dengan Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor
4931/Cakung Barat Atas Nama Harto Khusumo.

C. Gambaran Umum Kasus 38 (Tiga Puluh Delapan) Sertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Salve Veritate Dengan
Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 4931/Cakung Barat Atas Nama
Harto Khusumo
Abdul Halim seorang warga Kelurahan Cakung Barat memiliki
sebidang tanah yang terletak di Kampung Baru RT.009/08 Kelurahan
Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Tanah tersebut dimilikinya berdasarkan 5 (lima) girik yang diperoleh
dengan 13 (tiga belas) akta jual-beli dengan jumlah luasan ± 52.649
m2. Pada tahun 2017 melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) Abdul Halim mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Timur.

Setelah menerima tanda terima berkas sementara, berkas
permohonan Abdul Halim ditolak karena diatas tanahnya telah
terdaftar hak guna bangunan(HGB) atas nama PT. Salve Veritate.
Abdul Halim yang merasa dirugikan menggugat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara menerima
permohonan Abdul Halim, namun di tingkat banding, dan kasasi
hingga peninjauan kembali (PK) permohonan Abdul Halim ditolak.
Disamping melakukan gugatan ke pengadilan, Abdul Halim juga