Page 286 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 286
Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 277
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
menyurati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta perihal
permohonan pembatalan 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) PT. Salve Veritate.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang menerima
surat permohonan dari Abdul Halim melakukan pemeriksaan hingga
menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September
2019. Surat keputusan tersebut memerintahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mencatat
pembatalan 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan
(HGB) atas nama PT. Salve Veritate dan menarik dari peredaran
terhadap (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
atas nama PT. Salve Veritate tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20
Desember 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Timur menerbitkan Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 4931/Cakung
Barat atas nama Abdul Halim. Selanjutnya, setelah diterbitkannya
sertipikat Hak milik atas nama Abdul Halim, tak lama kemudian
Hak Milik tesebut dialihkan kepada Harto Khusumo.
Pada pihak PT. Salve Veritate adanya Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/
IX/2019 tanggal 30 September 2019, merasa dirugikan atas pembatalan
HGBnya kemudian mengajukan gugatan Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Hingga putusan kasasi permohonan PT. Salve Veritate dikabulkan.
Disamping itu juga PT. Salve Veritate melakukan pengaduan kepada
Menteri ATR/KBPN. Menteri ATR/KBN yang menerima pengaduan
melakukan investigasi sehingga menerbitkan Surat Keputusan
Menteri ATR/KBPN Nomor 3/Pbt/KEM-ATR/BPN/V/2021 tanggal 31
Mei 2021 tentang Pembatalan SK Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
Surat keputusan tersebut memerintahkan kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk menghapus
catatan peralihan hak dari Abdul Halim kepada Harto Khusumo dan
