Page 290 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 281
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama hinggal
Putusan Peninjauan Kembali (PK), dengan rincian sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
238/G/2018/PTUN-JKT tanggal 1 April 2019, dengan amar
putusan mengabulkan permohonan Abdul Halim.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor
190/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 27 Agustus 2019, dengan amar
putusan membatalkan putusan Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT
tanggal 1 April 2019.
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 61/K/TUN/2020
tanggal 27 Februari 2020, dengan amar putusan menolak
permohonan kasasi Abdul Halim.
4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor
52/PK/TUN/2021 tanggal 7 Juni 2021, dengan amar putusan
menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Abdul Halim.
E. Kronologis Pembatalan hak atas tanah
Selain mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, Sdr. Abdul Halim
juga mengajukan surat permohonan pembatalan terhadap 38 (tiga
puluh delapan) Sertipikat HGB atas nama PT. Salve Veritate tersebut
ke Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur tertanggal
masing masing tertanggal 18 Februari 2019, 10 Mei 2019, 24 Mei
2019 dan 18 Juni 2019 Menindaklanjuti surat permohonan tersebut
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan
penanganan berupa peninjauan lokasi dan dituangkan dalam Berita
Acara Peninjauan Lokasi No. 07/BAPL/VI/2019/PM&PP-Jaktim
tanggal 17 Juni 2019.

Atas dasar Berita Acara dimaksud keluar surat dari Kepala
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan No.
887/600-31.75/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, surat tersebut
sebagai rekomendasi melakukan pembatalan terhadap 38 (tiga
puluh delapan) sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT.
Salve Veritate.