Page 294 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 294

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan   285
                 Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
                 3)  Bahwa Lurah hanya menyatakan bahwa  girik-girik  yang
                     dijadikan  dasar  penerbitan  sertipikat  yang  dikuasai oleh
                     PT.  Salve Veritate  hanya dinyatakan  tidak ditemukan di
                     Kelurahan Cakung Barat sedangkan untuk kebenaran girik-
                     girik  tersebut Lurah menyatakan  tidak mengetahuinya
                     sebagaimana surat Lurah Cakung Barat tanggal 28 Maret
                     2019 Nomor  183/-1.711.12  dan  tanggal  18  Juni 2019 Nomor
                     306/-1.711.12.
                 4)  Bahwa pada saat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor
                     Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/
                     IX/2019 tanggal 30 September 2019, yang membatalkan 38
                     (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas
                     nama PT. Salve Veritate masih terdapat Perkara yang belum
                     berkekuatan hukum tetap.
                 5)  Bahwa  terhadap penerbitan  38  (tiga puluh  delapan)
                     Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Salve Veritate
                     secara pemeriksaan dokumen, tidak ditemukan hal-hal yang
                     membuat  tim pemeriksa  yakin  bahwa proses penerbitan
                     sertipikat sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan
                     prosedur.
                 6)  Bahwa  dalam  penerbitan SK Pembatalan  oleh Kepala
                     Kantor  Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta  atas 38  (tiga
                     puluh  delapan)  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  atas
                     nama PT Salve  Veritate,  Tim Penyelesaian  Sengketa yang
                     ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN Provinsi
                     DKI  Jakarta  tidak  membuat  Berita  Acara Pemeriksaan
                     Lapang  dan  Laporan  Penyelesaian Sengketa  sebagaimana
                     prosedur  dan  kaidah  yang ditetapkan  dalam Peraturan
                     Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan
                     Nasional  Nomor  11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
                     Pertanahan.
             b.  Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung Barat atas
                 nama Abdul  Halim cacat  administrasi dan/atau cacat yuridis
                 serta  cacat  prosedur  dan/atau  substansi dengan alasan sebagai
                 berikut:
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299