Page 298 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 298

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan   289
                 Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
             sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) hanya dilakukan untuk penyelesaian
             masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara
             nasional atau dalam hal penertiban tanah terlantar. Dari ketentuan
             Pasal  19 tersebut  walaupun terhadap  suatu  bidang tanah telah
             menjadi  objek di  perkara di  pengadilan dan  kantor  pertanahan
             sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi tanpa adanya pengajuan
             blokir oleh pihak sebagaimana diatur pada Pasal 27 maka tidak akan
             ada pencatatan blokir pada buku tanahnya sehingga pemeliharaan
             data tanah akan tetap dapat terjadi.

             1.  Penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala
                BPN Nomor: 03/Pbt/KEM.ATR/BPN/V/2021
                 Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
             Nasional  menerbitkan Surat Keputusan Nomor:  03/Pbt/KEM.
             ATR/BPN/V/2021as tanggal 31 Mei 2021 setelah membaca beberapa
             dokumen yang disampaikan kepada Menteri.  Beberapa Dokumen
             itu diantaranya:

             a)  Surat Sdr Paryoto tertanggal 12 april  202;
             b)  Surat pengaduan Rony L.D Janis dkk selaku kuasa hukum dari
                 PT. SALVE VERITATE dan Benny Tabalujan;
             c)  Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian
                 Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  Nomor:
                 09/023.900.45/K/x/2020 tanggal 8 Oktober 2020;
             d)  Nota Dinas Inspektorat Jenderal  Nomor 50/ND-900/V/2021
                 tanggal 17 Mei 2021;
             e)  Risalah Pengolahan Data Nomor 02/RPD-800.SK01.01/V/2020
                 tanggal 2021;
                 Dalam konsideran Surat Keputusan Menteri ini meninjau
             terlebih dahulu proses penerbitan 38 sertipikat Hak Guna Bangunan
             yang telah dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta
             dengan SK No. 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 Tanggal 30 September 2019.
             Awal mula penerbitan sertipikat ini berasal dari tanah dengan alas
             Hak Milik Adat yang terdiri dari 19 Sertipikat diterbitkan pada Tahun
             1974 yaitu Sertipikat Hak Milik:
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303