Page 300 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 300
Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 291
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
menggunakan alas hak Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Cakung
dengan alas hak berupa Letter C Nomor: 2154 Persil 7 S III, Letter C
Nomor: 2370 Persil 7 S II, Letter C Nomor: 1985 Persil 7 S II, Letter
C Nomor: 2179 Persil 7 S II, Letter C Nomor 1845 Persil 7 S II, luas
secara keseluruhan terdapat luasan 5,2 Hektar.
Permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Jakarta
Timur oleh karena dia atas tanah yang dimohon telah terbit Sertipikat
sebanyak 38 Sertipikat atas Nama PT. Salve Veritate. Oleh karen
permohonan ditolak dan Sdr. Abdul Halim merasa mempunyai tanah
secara sah berdasarkan perolehan dari pembelian pada tahun 1980
maka yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dalam Perkara nomor: 238/G/2018/PTUN.Jkt.
Pihak-pihak yang berperkara dalam kasus tersebut adalah Sdr.
H. Abdul Halim sebagai penggugat melawan Kantor Pertanahan
Jakarta Timur selaku Tergugat dan PT. Salve Veritate selaku
Tergugat II Intervensi. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim
pada tanggal 1 April 2019 dengan amar putusan mengabulkan
gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal
38 Sertipikat Hak Guna Bangunan, mewajibkan Tergugat untuk
mencabut 38 sertipikat Hak Guna Bangunan dan mewajibkan proses
permohonan sertipikat oleh Penggugat melalui PTSL yang diterima
tahun 2017.
Atas putusan pengadilan tersebut pihak Tergugat menyatakan
Banding dan dalam putusan Pengadilan Banding (Pengadilan Tinggi
TUN) di dalam Putusan Nomor: 190.B/2019/PT.TUN.Jkt tertanggal 27
Agustus 2019 diputuskan bahwa Pengadilan menerima permohonan
banding, membatalkan Putusan PTUN Nomor: 238/G/2018/PTUN.
Jkt tertanggal 1 April 2019 dan menyatakan gugatan Penggugat/
Terbanding diajukan dengan kabur serta menyatakan gugatan
Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
Pada saat perkara di PTUN ini belum mempunyai kekuatan
Hukum Tetap, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
menerbitkan Surat keputusan Pembatalan atas 38 Serttipikat HGB
atas nama PT. Salve Veritate dengan Surat Keputusan Nomor: 13/
