Page 305 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

296 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Atas Perkara TUN No. 238/G/2018/PTUN-JKT ini pihak Penggugat
dimenangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama namun pada tingkat
Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali berada pada pihak yang
dikalahkan.

3. Perkara Gugatan PTUN No. 59/G/2020/PTUN-JK
Gugatan ini diajukan oleh PT. Salve Veritate sebagai reaksi dari
adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi DKI yang membatalkan 38 sertipikat HGB atas
nama PT. Salve Veritate yang dituangkan dalam SK Kakanwil BPN
Provinsi DKI Jakarta No. 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30-09-2019.
Bila diurai lebih lanjut maka para pihak perkara ini adalah PT. SALVE
VERITATE, sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Wilayah BPN
DKI Jakarta, sebagai Tergugat, Abdul Halim, sebagai Tergugat II
Intervensi. Yang menjadi objek gugatan : SK Kakanwil BPN Provinsi
DKI Jakarta No. 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30-09-2019.

Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada
tingkat Pengadilan pertama perkara ini diputus dengan amar:
-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atas putusann ini
maka penggugat menyatakan banding yang diterima dengan Register
perkara Nomor: 299/B/2020/PT.TUN.JKT dan akhirnya Majelis
Hakim tingkat banding setelah memeriksa perkara ini kemudian
memutus dengan amar -Menguatkan Putusan PTUN No. 59/G/2020/
PTUN-JKT tgl. 03-09-2020.
Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian Penggugat
menyatakan kasasi yang diterima dalam register Perkara Nomor: No.
216 K/TUN/2021. Berbeda dengan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Mahkamah
Agung memutus perkara ini pada tanggal 13 Juli 2021 dengan amar
putusan: Menyatakan batal SK Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 13/
Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30-09-2019.

4. Perkara Nomor 210/G/2021/PTUN-JKT
Perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai
reaksi terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria dan