Page 308 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 299
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
Tanah dengan sertipikat No. 4931/Cakung Barat ini diperoleh
Harto Khusumo dari membeli tanah Milik H. Abdul Halim
berdasarkan akta jual beli No. 47/2020 yang dibuat dan ditanda-
tangani di hadapan ELLY HALIDA, SH selaku PPAT di Jakarta
Timur pada tanggal 6 Juli 2020. Sertipikat dan Akta Jual beli
ini keduanya oleh Majelis Hakim dinyatakan sah dan mengikat
menurut hukum.
Menanggapi Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor 441/Pdt/G/2021 ini, Kantor Pertanahan Jakarta Timur
sebagai salah satu pihak, dalam hal ini selaku Tergugat telah
menyatakan Banding terhadap Putusan yang memenangkan
pihak penggugat. Sehingga posisi terkini atas perkara ini adalah
masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding/
Pengadilan Tinggi Jakarta.

G. Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat
1. Pembatalan Karena Eksekusi Pengadilan Perdata
Pembatalan sertipikat akibat eksekusi putusan peradilan
perdata, berikat bagi pembatalan/tidak mempunyai kekuatan
hukum sertipikat, maka dilakukan tindak lanjut dengan
pembatalan sertipikat oleh instansi yang berwenang dalam hal
ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional. Sebagai akibat pelaksanaan putusan Pengadilan, maka
pemegang hak atas tanah yang kalah akan kehilangan haknya,
kecuali putusan pengadilan tersebut tidak bisa dilaksanakan
oleh instansi yang berwenang.

2. Pembatalan Karena Putusan Pengadilan Pidana
Dalam hal adanya putusan Pengadilan Pidana terkait alat bukti
atau alas hak yang dipalsukan, kemudian dipakai sebagai dasar
permohonan ke Kantor Pertanahan. Akibat hukum dari putusan
perkara pidana dapat dijadikan dasar gugatan ke Pengadilan
Perdata atau Peradilan Tata Usaha Negara. Dapat juga putusan
Pengadialan Pidana dipergunakan sebagai data pendukung
untuk membatalkan Keputusan Tatat Usaha Negara berdasarkan