Page 311 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

302 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
kemungkinan sebagai pihak yang menang atau pihak yang
kalah.
Apabila pemegang sertipikat adalah pihak yang kalah, pemegang
hak atas tanah adalah pihak kalah yang dalam sengketa dan
putusan hakim sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap,
maka pemegang hak harus melepaskan hak atas tanah yang
tadinya dimiliki.
Apabila pihak yang kalah dalam putusan hakim adalah instansi
pemerintah, maka instansi tersebut akan mengeluarkan surat,
sebagai berikut: a. surat keputusan penghapusan aset/aktiva
tetap dari daftar inventaris kekayaan instansi yang bersangkutan
dan/atau surat lain yang sejenis; b. surat persetujuan pelepasan
aset dari pengelola aset.

6. Akibat Hukum bagi Pemenang Perkara
Akibat hukum bagi pemenang perkara perdata, bila ia adalah
pemegang hak atas tanah yang disengketakan, maka ia akan
berkedudukan sebagai pemegang hak yang kuat. Sebaliknya
apabila pemenang perkara adalah pihak yang menggugat dan
posisi tidak menguasai bidang tanah yang disengketakan baik
secara fisik maupun dengan penguasaan yuridis, maka dia akan
memperoleh kedudukan sebagai pemegang hak yang kuat dan
bisa memintakan eksekusi putusan hakim.

H. Langkah Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi
Dalam Penerbitan Sertipikat
1. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) merupakan
asas hukum tidak tertulis namun perlu mendapat perhatian dari
Para Pejabat Tata Usaha Negara. AAUPB ini dapat menjadi salah satu
dasar pertimbangan hukum untuk menilai sah tidaknya keputusan-
keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Produk-produk Hukum dari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
kebanyakan merupakan Produk Hukum yang dapat digugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Umum.