Page 309 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

300 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
alasan cacat Yuridis. Sebagai contoh misalnya adanya putusan
pidana yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Hak Atas Tanah
dinyatakan tidak sah karena terbukti penjualan dilakukan oleh
Piahak yang tidak berhak berdasarkan Surat Kuasa Palsu maka
hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan
peralihan hak karena adanya cacat yuridis dalam peralihan hak
tersebut.
3. Pembatalan Karena Pengadilan TUN
Apabila Sertipikat hak atas tanah sudah diterbitkan oleh
Kepala kantor pertanahan, maka sertipikat tersebut merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara dan apabila ada pihak yang
berkeberatan terhadap terbitnya sertipikat sebagai Keputusan
Tata Usaha Negara maka pihak yang berkeberatan atas terbitnya
sertipikat itu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara. Pihak yang mengajukan keberatan atas terbitnya
sertipikat adalah yang merasa mempunyai hak atas tanah objek
sengketa.
Sertipikat hak atas tanah yang dibatalkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara, yang amarnya berbunyi: Menyatakan
batal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 5
tahun 1986 adalah mengandung arti bahwa sertipikat tersebut
dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan. Konsekuensi
dari batal demi hukum dari sertipikat itu, mutatis mutandis akta
jual beli atau alas hak lainnya (misalnya: girik) yang menjadi
dasar penerbitan sertipikat tersebut juga batal demi hukum,
maka akibat lebih lanjut, bahwa perjanjian jual beli dianggap
tidak pernah ada.
Pada kasus putusan yang membatalkan sertipikat, baik putusan
Pengadilan Perdata maupun pengadilan Tata Usaha Negara,
terdapat pengaturan dalam Permen ATR/Ka. BPN No 21 Tahun
2020 Pasal 39 (1) Dalam hal hak atas tanah atau sertipikat tanah
yang dibatalkan oleh pengadilan merupakan pelaksanaan amar
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri: 1

1 Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan, Pasal 39 ayat (1).