Page 313 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 313

304    Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
             prohibition of arbitrariness); j) asas menanggapi pengharapan yang
             wajar (principles of meeting raised expectation); k) asas meniadakan
             akibat-akibat  suatu keputusan  yang batal  (principal  of undoing
             the  consequences  of annulled  decision; l)  asas  perlindungan atas
             pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the
             personal way of life).
                 Selanjutnya ada dua  tambahan dua asas  yang disampaikan
             oleh Koentjoro Purbopranoto  sebagai berikut:  asas kebijaksanaan
             (principle of sapiently),  dan asas  penyelenggaraan kepentingan
             umum (principle of public service).

                 Dalam kasus objek penelitian ini  setidak tidaknya terdapat dua
             asas-asas umum yang tidak mendapat perhatian dari pejabat TUN
             dalam membuat keputusan Pembatalan 38  Sertipikat HGB  atas
             nama PT. Salve Veritate ini. Pertama adalah Asas Kepastian Hukum
             (principle of legal security). Asas ini tidak terpenuhi karena tindakan
             Kepala Kantor  Wilayah DKI Jakarta  dalam membuat Keputusan
             Pembatalan tidak mengindahkan atau bahkan bertentangan dengan
             ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
             1997  tentang Pendaftaran  Tanah  oleh karena Sertipikat  tersebut
             telah diterbitkan lebih dari 5 Tahun, dimana setelah sertipikat Hak
             Atas  Tanah diterbitkan dalam  jangka waktu  5  tahun  tidak dapat
             lagi diajukan pembatalan secara cacat administrasi kecuali melalui
             badan peradilan;

                 Asas kedua yang dilanggar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
             Pertanahan Nasional  Provinsi DKI Jakarta  asas bertindak  cermat
             (principle  of carefullness).  Pelanggaran terhadap  asas  ini terjadi
             pada saat menafsirkan pesan menteri yang langsung ditindak lanjuti
             dengan pembatalan sertipikat tanpa melakukan pengkajian tentang
             kebenaran  fakta-fakta  di lapangan.  Disamping  itu Kakanwil BPN
             Provinsi DKI Jakarta juga  tidak  cermat  dalam mempergunakan
             pernyataan Lurah Cakung Barat yang menyatakan bahwa Girik-Girik
             yang digunakan dasar pengajuan sertipikat yang kemudian menjadi
             38 HGB atas nama PT. Salve Veritate tidak ada di Kelurahan Cakung
             Barat, demikian juga persil-persilnya juga tidak ada. Kondisi tidak
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318