Page 313 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 313
304 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
prohibition of arbitrariness); j) asas menanggapi pengharapan yang
wajar (principles of meeting raised expectation); k) asas meniadakan
akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principal of undoing
the consequences of annulled decision; l) asas perlindungan atas
pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the
personal way of life).
Selanjutnya ada dua tambahan dua asas yang disampaikan
oleh Koentjoro Purbopranoto sebagai berikut: asas kebijaksanaan
(principle of sapiently), dan asas penyelenggaraan kepentingan
umum (principle of public service).
Dalam kasus objek penelitian ini setidak tidaknya terdapat dua
asas-asas umum yang tidak mendapat perhatian dari pejabat TUN
dalam membuat keputusan Pembatalan 38 Sertipikat HGB atas
nama PT. Salve Veritate ini. Pertama adalah Asas Kepastian Hukum
(principle of legal security). Asas ini tidak terpenuhi karena tindakan
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dalam membuat Keputusan
Pembatalan tidak mengindahkan atau bahkan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh karena Sertipikat tersebut
telah diterbitkan lebih dari 5 Tahun, dimana setelah sertipikat Hak
Atas Tanah diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun tidak dapat
lagi diajukan pembatalan secara cacat administrasi kecuali melalui
badan peradilan;
Asas kedua yang dilanggar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta asas bertindak cermat
(principle of carefullness). Pelanggaran terhadap asas ini terjadi
pada saat menafsirkan pesan menteri yang langsung ditindak lanjuti
dengan pembatalan sertipikat tanpa melakukan pengkajian tentang
kebenaran fakta-fakta di lapangan. Disamping itu Kakanwil BPN
Provinsi DKI Jakarta juga tidak cermat dalam mempergunakan
pernyataan Lurah Cakung Barat yang menyatakan bahwa Girik-Girik
yang digunakan dasar pengajuan sertipikat yang kemudian menjadi
38 HGB atas nama PT. Salve Veritate tidak ada di Kelurahan Cakung
Barat, demikian juga persil-persilnya juga tidak ada. Kondisi tidak