Page 317 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 317
308 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
tanah itu menjadi seluas 77.800 m2. Bidang tanah sebanyak 38 ini
semula berasal dari 13 alas hak berupa Girik.
I. Kesimpulan
1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September
2019 Tentang Pembatalan terhadap sebanyak 38 Sertipikat
Hak Guna Bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT. Salve
Veritate, dengan luas 77.852 M² terletak di Kelurahan Cakung
Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
diterbitkan pada saat terdapat gugatan di PTUN Jakarta dengan
perkara Nomor 238/G/2018/PTUN-JKT tanggal 12 Oktober 2018
dan belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap (in kracht
van gewijsde).
2. penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019
didasarkan pada Surat dari Lurah Cakung Barat No. 306/-1.711.12
tanggal 18 Juni 2019 yang pada intinya menerangkan bahwa girik
yang dimaksud (yg dijadikan dasar penerbitan 38 HGB an. PT
Salve Veritate dimaksud) tidak ditemukan dan letak persil tidak
berada di wilayah Cakung Barat, sedangkan untuk kebenaran
hal girik-girik tersebut Lurah menyatakan tidak mengetahuinya
sebagaimana surat Lurah Cakung Barat tanggal 28 Maret 2019
Nomor 183/-1.711.12 dan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 306/-
1.711.12, sehingga dapat diketahui bahwa dasar penerbitan surat
keputusan kakanwil dimaksud tidak kuat;
3. bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Nomor 13/Pbt/BPN.31/
IX/2019 tanggal 30 September 2019 tersebut telah menimbulkan
kerugian bagi pemegang hak, dalam hal ini PT. Salve Veritate;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung
Barat seluas 77.800 m2 atas nama Abdul Halim pada lokasi
38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan