Page 319 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

310 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau”,
Agustus 2021.
Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah
Berdasarkan Peratiuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
DIH Jurnal Hukum, Agustus 2014, Vol 10 No. 20 Hal 76-82
Damar Ariad “Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak
Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.)” Jurnal
Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017. http://
repository.unissula.ac.id/13175/5/babI.pdf.
Ismail Ilyas, “Sertipikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam
Proses Peradilan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 53
Tahun 53, Tahun XIII (2011): 23-34. http://www.jurnal.
unsyiah.ac.id.
Nurul Fitria, Muh. Arfah Pattereng, Zulkifli Makkawaru
“Analisis Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Karena Menjalankan Putusan Pengadilan Legal Analysis of
the Cancellation of Freehold Title of Land for Running Court
Decisions” J. Paradigma Administrasi Negara, Vol. 3 (2): 117-
122, Juni 2021.
Suslianto, Ismet Hadi, Desi Andella, Studi Hukum Pembatalan
Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Jurnal Ilmiah Media
Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Akademika,
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan Perundangan
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan UU No. 5 Tahun 1986.
Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan
Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 21/2020 tentang Penanganan Dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan.