Page 318 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 309
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
(sebagai akibat pembatalan HGB dimaksud) ma sih dalam
proses pemeriksaan Perkara Nomor 238/G/2018/PTUN.Jkt di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terjadi pada saat perkara
belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
5. pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung
Barat dari Abdul Halim kepada Harto Khusumo tertanggal 6 Juli
2020 dilakukan pada saat status tanah masih dalam Pemeriksaan
Perkara baik dalam Perkara Nomor 59/G/2020/PTUN.JKT di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar tanggal 27 April
2020 maupun Perkara Nomor 209/Pdt.G/2020/PN.Jak.Tim di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur terdaftar tanggal 10 Juni 2020
dan terjadi pada saat perkara belum ada putusan berkekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde);
6. Di dalam Buku Tanah 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat HGB
an. PT. Salve Veritate tidak ditemukan adanya pencatatan blokir,
meskipun Kantor Pertanahan menjadi pihak dalam perkara
PTUN No. 59/G/PTUN.JKT tersebut.

J. Referensi
Buku Literatur
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,
Jakarta : Sinar Grafika, 2018
Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Introduction to the Indonesian Administrative Law, Gadjah
Mada University Press, 2001
Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaanya, Jakarta,
Djambatan, 2008.
Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Harapan 1993.
Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi &
Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2001).
Jurnal dan artikel
Alfons, Dian Aris Mujiburohman, Sutaryono, “Penerbitan dan
Pembatalan Sertipikat Tanah Karena Cacat Administrasi”