Page 315 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

306 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
gelar) dan menurut informasi dari Sdr. Jaja Yudafraja selaku Kepala
Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN DKI
Jakarta menyatakan bahwa Kepala Kanwil selaku pimpinan Gelar
menyampaikan bahwa untuk segera menindak lanjuti pembatalan
sertipikat karena ada atensi Menteri.

4. Tertib Administrasi
Salah satau asas dalam Pendaftaran Tanah adalah mutakhir
(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) yang berarti
bahawa dalam Pendaftaran tanah dipersyaratkan adanya kelengkapan
yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinamubungan dalam
pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan
keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar
dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian
hari. 4

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perkara-perkara baik
di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan
Agama seharusnya terdapat catatan dalam daftar-daftar umum
Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Dalam
kasus terkait objek penelitian ini yakni sejumlah 38 Sertipkat Hak
Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Salve Veritate tidak terdapat
catatan akan adanya perkara di Pengadilan sehingga seakan akan
melegalkan adanya pembatalan sertipikat berdasarkan SK Kakanwil
Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30-09-2019 yang ditindak
lanjuti dengan pencatatan pembatalannya oleh Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Timur.

5. Pemberian Jaminan Kepastian Hukum
Pasal 19 UUPA memberikan perintah kepada Pemerintah
untuk memberikan jaminan dengan cara mengadakan pendaftaran
Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai respon,
Perintah untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia, pada saat ini sedang gencar-gencarnya

4 Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.