Page 310 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 301
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
a. dalam Perkara yang menempatkan instansi pengguna aset dan
instansi pengelola aset sebagai pihak dalam Perkara maka Surat
Keputusan Pembatalan hak atas tanah sebagai pelaksanaan
putusan pengadilan dapat ditetapkan tanpa menunggu proses
penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan,
akan tetapi penetapan haknya setelah ada penghapusan aset jika
sudah tercatat sebagai aset atau persetujuan pelepasan aset jika
belum tercatat dalam daftar aset; b. dalam hal amar putusannya
menyatakan batal hak atas tanah atau sertipikat tanah instansi
pemerintah tanpa melibatkan pengguna aset dan pengelola aset
sebagai pihak dalam Perkara maka Pembatalan hak atas tanah
atau sertipikat tanah dilakukan setelah penghapusan aset dari
pengguna dan/atau persetujuan pengelola aset.
Selanjutnya bagi pemenang perkara berkewajiban untuk
mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertahan dengan dua
kemungkinan antara lain sesuai dengan Pasal 39 ayat (5 dan
6), sebagai berikut: (5) Pemenang Perkara wajib mengajukan
2
permohonan penghapusan aset ke instansi yang berwenang. (6)
Penetapan hak atas tanah kepada pemenang Perkara dilakukan
setelah adanya permohonan hak dengan melampirkan: a. surat
keputusan penghapusan aset/aktiva tetap dari daftar inventaris
kekayaan instansi yang bersangkutan dan/atau surat lain yang
sejenis; b. surat persetujuan pelepasan aset dari pengelola aset.
4. Pembatalan Karena Cacat Administrasi
Pembatalan Sertipikat karena cacat administrasi menurut
Peraturan Menteri Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun
2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan,
Pasal 39 ayat (1)11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan adalah batalnya sertipikat karena cacat administrasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Tahun 2016.
5. Akibat Hukum bagi Pemegang Sertipikat
Kedudukan pemegang sertipikat dalam putusan pengadilan
perdata maun peradilan tata usaha negara akan mempunyai

2 Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan, Pasal 39 ayat (5 dan 6)