Page 306 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 297
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3/Pbt/KEM-
ATR/BPN/V/2021 tgl. 31-5-2021. Bertindak sebagai penggugat adalah
HARTO KHUSUMO, sebagai Penggugat dan ABDUL HALIM,
sebagai Penggugat II Intervensi. Pihak tergugat adalah Menteri ATR/
KBPN dengan Objek gugatan berupa SK Menteri ATR/BPN No. 3/
Pbt/KEM-ATR/BPN/V/2021 tgl. 31-5-2021.
Pada awalnya gugatan ini diajukan oleh Harto Khusumo dan
kemudian Sdr H Abdul Halim yang merasa mempunyai kepentingan
dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk menjadi pihak.
Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 21
September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2021 dibawah Register
Perkara Nomor: 210/G/PTUN.JKT/INTV.
Permohonan penggugat dalam gugatan ini adalah agar Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan batal atau tidak sah obyek
perkara berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yakni
Surat Keputusan Nomor: 3/Pbt/KEM-ATR/BPN/V/2021 Tanggal
31 Mei 2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor: 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 Tanggal 30 September 2019.
Alasan hukum penggugat adalah karena Surat Keputusan tersebut
diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Atas gugatan tersebut, menurut Majelis Hakim yang menjadi
permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan
dalam sengketa aquo adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan
oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku dan/atau telah pula menerapkan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik atau tidak?

Dalam rangka menguji pokok permasalahan tersebut maka
pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan
hukum di atas meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat
memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha
negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi