Page 301 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 301

292    Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
             Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019. SK Pembatalan ini
             didasari dengan pertimbangan dari Surat Lurah Cakung Barat tanggal
             28 Maret 2019 Nomor.  183/-1.711.12 tanggal 28 Maret 2019 dan Surat
             nomor: 306/-1.711.12. Inti kedua surat tersebut adalah menyatakan
             bahwa Girik C No. 1111 Persil II  Sawah Kelas II  tidak  ditemukan
             dan letak Persil tidak berada di Wilayah Kelurahan Cakung Barat
             Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.
                 Kedua Surat Lurah tersebut diterbitkan oleh Lurah Cakung Barat
             dalam rangka menjawab surat dari Sdr. Hendra yang disampaikan
             kepada Lurah  dengan Surat Nomor:  022/P/ADVLCHP/III/2019
             tanggal  25 Maret 2019 dan Surat nomor:  031/P/ADVLCHP/V/2019
             tanggal 27 Mei 2019. Atas dasar pertimbangan kedua surat ini Kepala
             Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dalam Surat Keputusan Nomor:
             13/Pbt/BPN.31/IX/2019  tanggal  30  September 2019 menyatakan
             dalam Diktum Kesatu dengan menegaskan batalnya 20 Sertipikat
             Hak Milik dan turunannya menjadi 38 Sertipikat HGB atas nama PT.
             Salve Veritate dengan total luas 77.852 m2. Kemudian pada Diktum
             keempat disebutkan bahwa untuk penetapan Hak lebih lanjut para
             Pihak dipersilahkan menyelesaikan baik melalui peradilan maupun
             non peradilan.
                 Setelah terbit  SK.  Kakanwil tersebut tanpa  menunggu  proses
             penyelesaian baik di peradilan maupun non peradilan sesuai Diktum
             keempat tersebut Ketua Panitia Ajudikasi pada tanggal 20 Desember
             2019 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4931/Cakung Barat
             seluasma menyatakan me 77.800 m2.

                 Pembatalan 38 sertipikat HGB dan Penerbitan Sertipikat Hak
             MIlik  tersebut merupakan  perbuatan  yang bertentangan  dengan
             hukum oleh karena dilakukan pada saat perkara atas obyek tanah
             tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan dan yang
             menimbulkan permasalahan semakin dalam adalah ternyata pada
             Tanggal 27 Februari 2020 dengan Putusan Nomor: 61.K/TUN/2020
             Mahkamah  Agung  yang  memeriksa  Kasasi  atas  Perkara  Nomor:
             190.B/2019 menyatakan  menolak  Permohonan  Kasasi  Tuan  H.
             Abdul Halim.
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306