Page 296 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 287
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
Hasil pengukuran dari lapang yang dilakukan oleh Satgas
Fisik Panitia Ajudikas menjadi berubah luas sebagaimana
terlampir dalam Serttipikat Nomor. 4931/Cakung Barat oleh
karena dilakukan perubahan oleh Petugas Quality Control
dari Kantor Pertanahan Kota Adiministrasi Jakarta Timur.
5) Bahwa dalam pengumpulan data yuridis informasi dalam
Risalah Penelitian Data Yuridis tidak menyajikan data yang
sebenarnya dan mekanisme penanganan sanggahan tidak
sesuai ketentuan.
6) Bahwa ada kesengajaan perubahan hasil luas pengukuran
yang dilakukan oleh KJSKB dengan luas 2,2 Ha menjadi
7,7 Ha oleh Tim Quality Control Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Timur. Bahwa alas hak yang digunakan
oleh Sdr. Abdul Halim dalam penerbitan Sertipikat Hak
Milik Nomor 4931/Cakung Barat atas nama Abdul
Halim melalui PTSL luasnya 5,2 Ha, sedangkan dalam
pemberiannya melebihi alas hak (7,7 ha = seluruh Sertipikat
Hak Guna Bangunan PT Salve Veritate), sehingga jelas
bertentangan dengan asas nemo plus iuris transfere (ad
alium) potest quam ipse habet yang artinya seseorang tidak
boleh mengalihkan/memohon hak melebihi yang dipunyai.
7) Bahwa Pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Timur secara sengaja melakukan mal administrasi
atas proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/
Cakung Barat atas nama Abdul Halim karena tidak sesuai
dengan ketentuan perundang undangan.

Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung Barat dari
Abdul Halim kepada Harto Khusumo cacat administrasi dan/atau
cacat yuridis serta cacat prosedur dan/atau substansi dengan alasan
sebagai berikut:
1) Bahwa pencatatan peralihan Sertipikat Hak Mili k Nomor
4931/Cakung Barat dari Abdul Halim kepada Harto Khusumo
tertanggal 6 Juli 2020 dilakukan pada saat status tanah masih
dalam Pemeriksaan Perkara baik dalam Perkara Nomor
59/G/2020/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta