Page 297 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

288 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
terdaftar tanggal 27 April 2020 maupun Perkara Nomor 209/
Pdt.G/2020/PN.Jak.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
terdaftar tanggal 10 Juni 2020.
2) Bahwa pencatatan peralihan dari Abdul Halim kepada
Harto Khusumo melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf
”e” Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan
pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu
syarat di bawah ini tidak terpenuhi: e) tanah yang bersangkutan
merupakan objek sengketa di pengadilan”.
3) Terdapat ketidakwajaran dalam pelayanan peralihan hak
Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung Barat dari Abdul
Halim, dimana proses pendaftaran peralihan hak Sertipikat Hak
Milik Nomor 4931/Cakung Barat sampai dengan diserahkannya
produk hanya memakan waktu 1 (satu) hari sedangkan
berdasarkan data, rata-rata peralihan hak di Kantor Pertanahan
Kota Adminsitrasi Jakarta Timur memakan waktu 7 hari.

F. Pemblokiran/pencatatan sita jaminan.
Berdasarkan penelitian terhadap buku tanah pada 38 (tiga
puluh delapan) Sertipikat HGB atas nama PT. Salve Veritate tidak
ditemukan adanya pencatatan pemblokiran, padahal dengan
mengacu kepada PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 45 Ayat (1) huruf “e”
dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13
Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, pada Pasal 26 Ayat
(1) huruf “a” tentang Pencatatan Sita Perkara dimana dalam Ayat (2)
mengatur bahwa Pencatatan Sita Perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap hak atas tanah yang sedang
menjadi objek perkara di pengadilan.

Pada Pasal 27 Ayat (1) Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2017
mengatur bahwa pencatatan sita perkara diajukan oleh Juru Sita
pengadilan atau Pihak yang berkepentingan meliputi penggugat
atau tergugat, dan bukan oleh pihak kantor pertanahan. Inisiatif
pencatatn blokir yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan