Page 302 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 293
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
Bila ditinjau dari Peraturan Kepala BPN Nomor: 6 Tahun
2018 Tentang Petunjuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) maka penerbitan Sertipikat atas tanah yang masih dalam
pemeriksaan Perkara atau sengketa maka tidak dapat diterbitkan
sertipikatnya, melainkan hanya dapat dicatat dalam daftar umum
yang tersedia. Pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri menyebutkan
bahwa apabila terdapat bidang tanah yang memenuhi syarat untuk
diterbitkan sertipikatnya namun terdapat perkara di Pengadilan
(Kluster 2) maka yang dapat dilakukan adalah pembukuan hak
dengan mengosongkan nama pemegang haknya; dan penerbitan
sertipikat Hak atas Tanah setelah adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah
satu pihak sebagai pihak yang berhak.

Dalam kasus pembatalan 38 Sertipikat HGU dan penerbitan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 4931 atas permohonan Abdul Halim ini
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN telah melakukan audit
investigasi terhadap Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kanwil
BPN DKI Jakarta Nomor: 13/Pbt/BPN.13/IX/2019 dan Penerbitan
Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung Barat seluas 77.800 m2 atas
nama H. Abdul Halim. Dari Audit ini auditor menarik kesimpulan
bahwa secara pemeriksaan dokumen penerbitan 38 Sertipikat Hak
Guna Bangunan maka tidak ditemukan hal-hal yang membuat Tim
pemeriksan yakin bahwa proses penerbitan tersebut tidak sesuai
prosedur.

Selanjutnya auditor menyebutkan bahwa saat dilakukan
pembatalan sertipikat tersebut pemeriksaan perkara masih dalam
proses persidangan sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan
proses lebih lanjut. Kemudian auditor juga menyatakan bahwa
Pembatalan Sertipikat ini juga dilakukan secara kurang cermat karena
pembatalan itu dilakukan karena adanya surat Kepala Kelurahan
yang menyatakan bahwa Girik sebagai dasar penerbitan Sertipikat
Hak Guna Bangunan tidak ditemukan di Kelurahan Cakung Barat,
dan Lurah juga menyatakan kebenaran Girik-girik tersebut Lurah
menyatakan tidak mengetahui.