Page 303 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 303
294 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Tim Auditor juga menemukan bahwa ada kesengajaan
perubahan hasil pengukuran oleh KJSKB dari luas 2,2 hektar menjadi
7,7 hektar oleh Tim Quality Control dari Kantor Pertanahan Jakarta
Timur sehingga hal ini dikualifikasikan sebagai melakukan mal
administrasi.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
berpendapat bahwa Penerbitan SK. Kakanwil Nomor 13/Pbt/BPN.31/
IX/IX/2019, Penerbitan Sertipikat Nomor 4931/Cakung Barat serta
Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah dengan Akta Jual Beli Nomor
47/2020 tanggal 6 Juli 2020 oleh Elly Halida SH Notaris PPAT
dinyatakan tidak sesuai prosedur, substansi dan kewenangan yang
berlaku.
2. Penanganan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara
Nomor: 238/G/2018/PTUN-JKT
Permasalahan kasus Pertanahan antara 38 Sertipikat Hak Guna
Usaha dengan Sertipikat atas nama H. Abdul Halim telah masuk
ke ranah Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam beberapa
perkara. Disamping Perkara Tata Usaha Negara gugatan juga
terdapat gugatan di Pengadilan Negeri yang sampai saat penelitian
masih dalam proses pemeriksaan.
Setelah permohonan pensertipikatan H. Abdul Halim ditolak
oleh Kantor Pertanahan pada tahun 2018, maka H. Abdul Halim
kemudian menggugat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Timur dalam perkara Nomor: 238/G/2018/PTUN-JKT tgl. 01-04-2019,
dengan pihak-pihak dalam perkara PTUN No. 238/G/2018/PTUN-JKT
tgl. 01-04-2019 adalah H. Abdul Halim, sebagai Penggugat Melawan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai
Tergugat dan PT. Salve Veritate, sebagai Tergugat II Intervensi.
Objek gugatan H Abdul Halim adalah permohonan untuk
menyatakan batal dan mencabut 38 Sertipikat Hak Guna Bangunan
An. PT. SALVE VERITATE yakni:
