Page 307 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 307

298    Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
             yaitu apakah prosedur dan substansi pengambilan keputusan telah
             sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum/peraturan  perundang
             - undangan  yang  berlaku  dan/atau  telah  menerapkan  Asas-asas
             Umum  Pemerintahan Yang  Baik atau  tidak?  Yang  ketiga aspek
             tersebut dapat diperiksa secara  kualitatif  maupun alternatif, yang
             berarti  bahwa apabila cacat  salah  satunya  menimbulkan akibat
             hukum tidak sah atau batal;
             a.  Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri
                 Terkait kasus Pembatalan sertipikat terdapat satu perkara yang
                 diajukan  ke  Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur  yakni  Perkara
                 Nomor: 441/Pdt.G/2021.  Menurut keterangan  dari Kepala
                 Seksi Pengendalian  dan Penanganan Sengketa,  perkara ini
                 telah  diputus  oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri  dengan
                 amar Putusan mengabulkan  gugatan  penggugat  dan Saudara
                 Harto Khusumo dinyatakan sebagai pemilik tanah berdasarkan
                 sertipikat Hak Milik Nomor: 4931/Cakung Barat.
                 Kondisi pada saat ini sebetulnya Sertipikat Hak Milik Nomor:
                 4931/Cakung Barat itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum
                 lagi karena  telah  dibatalkan  oleh Kepala Kantor Pertanahan
                 berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor:
                 08/Pbt/BPN.31/XII/2021  tanggal  22 Desember  2021. Namun
                 demikian Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 441/Pdt.G/2021
                 masih mengakui keberadaannya  sebagai  alat bukti Hak  dan
                 menyatakan dalam konsiderannya bahwa Tergugat dinyatakan
                 terbukti melakukan  perbuatan melawan hukum  dan  petitum
                 gugatan penggugat dikabulkan.
                 Dalam memutus  perkara ini Majelis Hakim mengacu  pada
                 ketentuan-ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata
                 pada  pasal  1865,  Pasal  1915  dan Pasal  1868  dan  peraturan-
                 peraturan lain yang terkait.Pasal  1865 ini menentukan bahwa
                 setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau membantah
                 hak Orang lain maka wajib membuktikan adanya hak itu atau
                 kejadian  yang  dikemukakan. Harto Khusumo  dalam hal  ini
                 menunjuk sertipikat Hak Milik No. 04931/Cakung Barat.
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312