Page 312 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 303
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Produk Hukum yang
dapat menjadi objek perkara di Pengadilan oleh karena sistem
pendaftaran tanah kita menganut Sistem Publikasi Negatif. Dalam
sistem publikasi Negatif ini Sertipikat merupakan alat pembuktian
yang kuat yang berarti bahwa dengan sertipikat seseorang dapat
membuktikan bahwa orang yang terdaftar dalam sertipikat itu
adalah pemiliknya yang sah. namun demikian kepemilikan itu dapat
dibatalkan manakala ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa
kepemilikan hak atas tanah itu adalah kepunyaan nya apabila di
persidangan dapat membuktikan bukti-bukti sebaliknya dan Hakim
mempunyai keyakinan bahwa berdasarkan alat-alat bukti itu Hak
kepemilikan memang secara hukum merupakan hak milik sah dari
penggugat.

Dalam kajian ini Tim Peneliti akan mencermati apakah proses-
proses yang terjadi dan mengakibatkan permasalahan terkait obyek
penelitian ini sudah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang baik atau tidak dan sekaligus nantinya merupakan bahan
pembelajaran untuk menjadi perhatian dalam setiap tindakan
aparatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN agar dapat
bertindak secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk
ini perlu mengacu pada beberapa referensi, apakah yang dimaksud
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik itu. Menurut
Crince Le Roy sebagaimana dikutip oleh Effendi Lotulong, terdapat
3
11 asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi:

a) Asas Kepastian Hukum (principle of legal security); b) asas
keseimbangan (principle of proportionality); c) asas bertindak
cermat (principle of carefulness); d) asas motivasi untuk setiap
keputudsan badan pemerintahan (principle of motivation; e) asas
tidak boleh mencampuradukkan kewenangan (principle of non
misuse of competence; f) asas kesamaan dalam mengambil keputusan
(principle of equality); g) asas permainan yang layak (principle of fair
play); h) asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness of

3 Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor-Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti
Bandung, 1994 hal 38-49.