Page 316 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Analisis Yuridis Atas Pembatalan Sertipikat Karena Cacat Administrasi dan 307
Usaha Preventif Guna Mencegah Terjadinya Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat
dilaksanakan Pemerintah melalui Program Strategis Nasional.
Sehubungan adanya program Pendaftaran Tanah secara sistematik
dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini
maka Sdr. Abdul Halim pada tahun 2017 oleh Sdr. Abdul Halim yang
diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur atas
tanah seluas +52.469 M2 (kurang lebih Lima puluh dua ribu empat
ratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan
Cakung Barat, kecamatan Cakung, Kota Administratif Jakarta Timur,
dan permohonan ini ditolak oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur.
Penolakan tersebut kiranya sesuai dengan maksud dan tujuan
diadakannya Pendaftaran Tanah yakni untuk memberikan kepastian
Hukum sesuai amanat Pasal 19 UUPA, Apabila Kantor Pertanahan
segera menerima permohonan pendaftaran tersebut maka akan
terjadi ketidakpastian Hukum karena terbitnya sertipikat di atas
tanah yang sudah bersertipikat sebanyak 38 sertipikat Hak Guna
Bangunan atas nama PT. Salve Veritate

Mengenai apa yang dimaksud dengan kepastian Hukum dalam
Pendaftaran Tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 ini Bronto Susanto mengatakan bahwa kepastian hukum itu
5
meliputi: a. Kepastian hukum status hak atas tanah yang didaftar; b.
kepastian hukum subyek hak atas tanah; c. kepastian hukum obyek
hak atas tanah.

Bila dicermati lebih lanjut atas tanah-tanah yang diajukan
pendaftarannya oleh Sdr. Abdul Halim itu maka berdasarkan data
tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur itu
sudah dapat dilihat bahwa tanah tersebut dari statusnya adalah
sebagai Tanah dengan Hak Guna Bangunan sebanyak 38 bidang
tanah. Dari segi Subyek Hak Atas tanahnya berdasarkan 38 sertipikat
Hak Guna Bangunan itu adalah tercatat atas nama PT. Salve Veritate
dan dari segi obyeknya keseluruhan 38 bidang tanah yang tergambar
pada tiap-tiap sertipikat yang bila dijumlahkan dari semua bidang

5 Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, DIH Jurnal Hukum, Agustus 2014, Vol 10 No. 20 Hal 76-82