Page 295 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

286 Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
1) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/
Cakung Barat seluas 77.800 m2 atas nama Abdul Halim
pada lokasi 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna
Bangunan masih dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor
238/G/2018/PTUN.Jkt di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dan perkara belum berkekuatan hukum tetap.
2) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/
Cakung Barat bertentangan dengan DIKTUM KEEMPAT
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30
September 2019 yang mensyaratkan:
”Untuk menentukan penetapan hak atas tanah lebih lanjut,
dipersilahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan
baik melalui Lembaga peradilan maupun non Lembaga
peradilan”.
3) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/
Cakung Barat atas nama Abdul Halim melalui Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap ketika bidang tanah menjadi
objek perkara di Pengadilan sehingga melanggar Pasal 29
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, karena di dalam
peraturan tersebut bidang tanah yang masih menjadi
objek perkara dan/atau sengketa tidak dapat diterbitkan
sertipikat hak atas tanah melainkan hanya dicatat dalam
daftar umum yang tersedia.
4) Bahwa dalam pengumpulan data fisik asas kontradiktur
delimitasi tidak terpenuhi dan tidak dilakukan pengukuran
pada bidang tanah yang dimohonkan. Menurut informasi
dari para responden pengukuran tidak dilakukan pada
posisi tanah yang diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 4931/
Cakung Barat karena di lokasi tersebut dijaga oleh security
dari PT. Salve Veritate melainkan di tempat lain dan hasil
luasannyapun tidak sama dengan luasan yang dilampirkan
pada Surat Ukur dalam Sertipikat Nomor 4931/Cakung Barat.