Page 293 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 293

284    Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
             Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/
             IX/2019  Tanggal  30  September 2019.  Alasan  yang menjadi  dasar
             terbitnya Surat Keputusan Menteri  tersebut  adalah berdasarkan
             fakta-fakta hukum sebagai berikut:

             a.  Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor  Wilayah BPN
                 Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tanggal 30
                 September 2019 cacat administrasi dan/atau cacat yuridis serta
                 cacat prosedur dan/atau subtansi dengan alasan sebagai berikut:
                 1)  Bahwa objek  pembatalan yaitu  20  (dua  puluh)  Sertipikat
                     Hak Milik (HM) atas nama Benny Simon Tabalujan beserta
                     turunannya yaitu 38  (tiga  puluh  delapan) Sertipikat Hak
                     Guna Bangunan (HGB)  seluruhnya  atas nama PT. Salve
                     Veritate,  penerbitannya  telah lebih  dari 5  (lima)  tahun
                     sehingga bertentangan  dengan ketentuan Pasal 32  ayat
                     (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 1997  tentang
                     Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
                     “Dalam  hal atas  suatu  bidang  tanah  sudah diterbitkan
                     sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum
                     yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan
                     secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
                     mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
                     pelaksanaan  hak  tersebut apabila dalam waktu  5  (lima)
                     tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan
                     keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan
                     Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
                     mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan
                     tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.
                 2)  Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor  Wilayah Badan
                     Pertanahan Nasional  Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/
                     Pbt/BPN.31/IX/2019  tanggal  30  September 2019  yang
                     membatalkan 20  (dua  puluh)  Sertipikat  Hak  Milik  atas
                     tanah  dan  perubahannya menjadi  Hak Guna Bangunan
                     telah melampaui waktu 5 (lima) tahun, maka seharusnya
                     penerbitan Surat Keputusan  tersebut harus melalui
                     mekanisme gugatan di pengadilan.
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298