Page 55 - Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
P. 55

46     Menuju Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
                    yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

             6.  Profil Administrasi Pertanahan dan Pemanfaatan Sertipikat sebagai
                akses modal
                 Sebelum tahun 2017, menurut informasi dari hasil wawancara
             dengan  Pejabat Jogoboyo,  yang  mengurusi  urusan  pertanahan  di
             wilayah kalurahan,  menyebutkan bahwa perkiraan jumlah bidang
             tanah  yang bersertipikat  tidak lebih  dari  50% bahkan lebih  dari
             jumlah total bidang tanah yang ada dalam satu kalurahan. Estimasi
             jumlah bidang  tanah  seluruhnya  ada  pada kisaran 6.000  bidang
             tanah, yang terdiri atas berbagai macam status. Namun sejak tahun
             2017 hingga tahun 2020, jumlah bidang tanah yang ada di wilayah
             Kalurahan Genjahan yang sudah bersertipikat sudah hampir 100%,
             artinya tanah yang belum bersertipikat tersebut tidak lebih dari 10
             bidang. Hal  ini menunjukkan bahwa masyarakat  sangat  antusias
             di  dalam mendukung  program Nasional yaitu Pendaftaran  Tanah
             Sistematis Lengkap (PTSL). Tentu saja dengan adanya PTSL yang
             salah satu tujuannya adalah memperbaiki administrasi pertanahan
             dirasa sangat bermanfaat, baik bagi pemegang sertipikat hak atas
             tanah itu sendiri maupun aparatur kalurahan.

                 Selain dalam  rangka  memperbaiki administrasi  pertanahan,
             pensertipikatan massal  dalam kerangka PTSL juga  diharapkan
             dapat  sebagai “jembatan” bagi  pemilik  untuk memperoleh  akses
             modal dengan cara mengagunkan sertipikat di bank. Namun pada
             kenyataannya, kondisi  yang  riil  terjadi  di  Kalurahan Genjahan
             belum sampai pada orientasi tersebut. Sertipikat tanah hasil PTSL
             cenderung hanya disimpan dan hanya sebagai bukti atas kepemilikan
             bidang tanah saja. Sesuai hasil wawancara dengan Pejabat Jogoboyo
             pula, dijelaskan bahwa kebutuhan dalam meningkatkan modal usaha
             di masyarakat memang ada, namun tidak memanfaatkan sertipikat
             sebagai agunan. Masyarakat hanya memanfaatkan kredit usaha dari
             program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang transaksinya tanpa perlu
             mengagunkan sertipikat bidang tanah. Selain itu, pinjaman ataupun
             kredit  yang  diajukan  pun  relatif  kecil,  yaitu  paling  tinggi  hanya
             sekitar 1,5 juta rupiah saja.
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60