Page 160 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
P. 160

pengendalian  ini menggunakan  instrumen  web  sebagai  alat  untuk
            pengawasan  lahan  pertanian  yang dapat diakses  secara online dan
            terbuka. Kajian  yang  dilakukan  oleh Rineksi  dkk.  (2024)  bahwa
            kegiatan  FGD  tidak  hanya dihadiri oleh pemangku  kepentingan di
            instansi  pemerintah,  tetapi juga  oleh masyarakat  yaitu Gabungan
            kelompok tani  (Gapoktan)  dan  karang  taruna  sebagai  perwakilan
            masyarakat  yang memiliki kemampuan lebih  di  bidang  pertanian.
            Penggunaan  Web GIS  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
            untuk dapat melaporkan adanya perubahan fungsi lahan yang sudah
            terjadi dan perubahan yang sedang terjadi jika tidak sesuai dengan
            regulasi keruangan yang berlaku.

            3.  Pemberian Insentif Petani
                Keberadaan para petani  yang  masih  bertahan untuk
            memperjuangkan produksi  hasil  pertanian perlu  diperhatikan
            oleh pemerintah  secara  maksimal.  Agenda pemerintah  telah
            menempatkan  sektor  pertanian dalam  skala  prioritas  yang akan
            dilakukan  ketersediaan  dan  pengawasan  pangan secara sistematis,
            stabilisasi produktivitas pangan, serta percepatan diversifikasi hasil
            pertanian di masa mendatang (Aprillya dkk., 2019; Hakim dkk., 2020).
            Apresiasi  petani untuk  menunjang  kebutuhan pangan  masyarakat
            telah dilakukan oleh pemangku  kepentingan di  Kabupaten  Sleman
            melalui berbagai  proyek.  Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
            telah membuat berbagai agenda untuk pemberian insentif yaitu: (i)
            pemberian bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (ii) keluarga petani
            yang memiliki anak berprestasi akan diberikan beasiswa pendidikan
            untuk mendukung perbaikan kualitas bagi rumah tangga di sektor
            pertanian; (iii) para petani diberikan kemudahan untuk permodalan
            melalui KUR;  serta (iv)  petani  yang masuk  dalam kawasan LP2B
            diberikan perhatian lebih dengan menjamin kebutuhan alat dan mesin
            pertaniannya (Warno, Wawancara 6 Maret 2024). Program LP2B tidak
            hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi telah
            ditetapkan sebagai program yang diutamakan oleh beberapa instansi.
            Pemberian insentif terhadap kawasan LP2B dan LSD telah dilakukan





                                                                 BAB IV  129
                                     Dinamika Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165