Page 155 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

perlu dimaknai yaitu produksi, kehidupan, dan ekologi. Masyarakat
tidak hanya semata-mata diberi pemahaman untuk melindungi lahan
pertanian, tetapi juga diberi pengetahuan bagaimana mengelola
dan memproduksi lahan pertanian, sehingga hasilnya dapat
mensejahterakan hidup mereka. Sosialisasi tersebut tentunya tidak
sebatas kepada masyarakat di sektor pertanian maupun masyarakat
umum, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang melakukan
pelayanan di sektor legalisasi dan perizinan fungsi lahan.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang telah menjadi acuan peraturan turunannya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Muis, Wawancara 11 Januari 2024). Peraturan tersebut
menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang. Pemerintah telah mengubah sistem
perizinan yang sebelumnya melalui IPPT, Surat Keterangan Rencana
Kota (SKRK), dan izin lokasi agar menjadi single reference melalui
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pemberian
perizinan memiliki kegiatan yang berhubungan dengan usaha/bisnis
dan kepentingan masyarakat luas, sehingga dibutuhkan Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Perizinan menjadi
acuan bagi pelaku bisnis untuk memulai dan menjalankan usahanya
sesuai dengan tingkat risiko dari usaha tersebut. Pemerintah telah
menyiapkan OSS sebagai sistem elektronik dalam pemberian izin
berusaha yang dapat memudahkan dan mempercepat melalui satu
pintu layanan.

Fungsi KKPR bersifat multi tujuan yaitu: (i) sinkronisasi regulasi
keruangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah
konflik lahan yang digunakan oleh masyarakat dengan kebijakan
tata ruang; (ii) mekanisme pengendalian dalam pemanfaatan ruang
oleh masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan regulasi
keruangan; (iii) pemantauan, penilaian, dan evaluasi dampak yang

124 Pemodelan Spasial untuk Prediksi Penggunaan dan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian