Page 154 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
P. 154

(fosfat, sulfat, mangat, dan nitrat) yang terkandung pada air tanah
            dan sampai saat ini masih digunakan untuk mensuplai kebutuhan
            air pada tanaman pertanian. Kompleksnya permasalahan ini tertuju
            pada pembangunan sektor non pertanian secara ekstrem dan tidak
            terkendali  pada  wilayah  lahan  pertanian  dari  hulu  sampai  hilir di
            Kabupaten Sleman.


            E.  Tindakan (Response) bagi Ketangguhan Sektor Pertanian

            1.  Harmonisasi Regulasi Keruangan dan Perizinan Pemanfaatan
                Ruang
                Berbagai  langkah  telah dilakukan  pemangku  kepentingan di
            Kabupaten Sleman  untuk melindungi  lahan  pertanian melalui
            regulasi dalam skala kabupaten dan provinsi yang berlaku yaitu: (i)
            Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang
            Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041; (ii)
            Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang
            Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (iii) Peraturan
            Bupati Kabupaten Sleman Nomor 57  Tahun 2021  tentang Rencana
            Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041; serta (iv)
            Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 3  Tahun 2021  tentang
            Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040.
            Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan  perbaikan  data
            melalui koordinasi antara Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan dan
            Tata Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rozano,
            Wawancara 26 Januari  2024).  Koordinasi  ini  akan merumuskan
            dalam penentuan persebaran lokasi dan luasan antara LSD dan KP2B
            menjadi sinkron.

                Menurut Ayunita  dkk.  (2021) untuk  mencapai regulasi
            keruangan  sampai  ke  level  tapak,  pemerintah  di level  pusat  harus
            mampu  mensosialisasikan  pengendalian  dan  perlindungan  lahan
            pertanian  kepada  jajarannya  di level  daerah,  sehingga  nantinya
            pemerintah di level daerah hingga ke level desa mampu memberikan
            pemahaman  kepada  masyarakat.  Menurut  Song  dkk.  (2023)  dalam
            mensosialisasikan hal tersebut terdapat tiga pemahaman utama yang



                                                                 BAB IV  123
                                     Dinamika Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159