Page 151 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

para petani melayangkan demo ke lokasi rumah makan, hotel, dan vila
yang dianggap merugikan mereka. Pelaku bisnis memiliki pandangan
yang berbeda bahwa mereka sudah menggunakan jumlah air sesuai
ketentuan dalam hak guna usaha air, permasalahan utamanya yaitu
para petani yang tidak dapat mengatur penggunaan air untuk lahan
pertaniannya. Pemerintah daerah turun tangan dalam menyelesaikan
konflik ini dengan cara seluruh kegiatan yaitu pertanian dan non
pertanian harus membuat hak guna usaha air. Hal ini dianggap oleh
para petani sebagai ketidakadilan yang seharusnya sumber daya air
diprioritaskan bagi sektor pertanian tanpa membuat hak guna usaha
air.
Konflik petani berlanjut setelah pembangunan sudah selesai
dibuat (Nurhayati, Wawancara 7 Maret 2024). Pelaku bisnis mulai
mengekspansi lahan pertanian untuk membuat rumah makan, hotel,
dan lainnya dengan menjual keindahan alam. Pelaku bisnis lainnya
membuat perumahan dalam skala kecil sampai besar yang berada di
lahan pertanian untuk mendapatkan harga tanah yang lebih murah.
Permasalahan mulai terjadi saat pengembang tidak memperhatikan
jaringan irigasi yang membuat lahan pertanian mulai kehilangan
sumber daya air. Pembangunan yang bersifat berpencar/acak membuat
jaringan irigasi terputus di berbagai tempat dan membuat terjadinya
perpecahan konflik antara petani dan pelaku bisnis. Permasalahan
lainnya yaitu kegiatan pembangunan jalan tol Solo-Jogja (Rozano,
Wawancara 26 Januari 2024). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
mengatur perubahan alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan
untuk kawasan LP2B jika menyangkut kegiatan PSN. Para petani
berpandangan penerapan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak
adil. Proyek yang berkaitan dengan PSN dapat melegalkan tanah LP2B
diubah menjadi lahan terbangun, tetapi kondisi ini tidak berlaku
bagi para petani yang ingin merubah lahan pertaniannya yang masuk
dalam LP2B.

120 Pemodelan Spasial untuk Prediksi Penggunaan dan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian