Page 154 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 154
memanfaatkan salah satu Bidang Keistimewaan dalam UU
No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yaitu Bidang
Kebudayaan. Upaya mendasar yang harus dilakukan ialah
memperbaiki kelembagaan dan membentk lembaga yang
berbadan hukum. Pelatihan penyusunan dokumen lembaga
dan rambu-rambu kelembagaan agar lembaga tidak rusak
akibat konflik sumberdaya (utamanya modal dan jejaring
kerja) dilakukan.
Gambar 22. Pelatihan Keterampilan Menyusun Kelengkapan Lembaga/Organisasi
untuk UMKM Kerajinan Wayang Kulit oleh Institute fo Research and
Empowerment (IRE) Yogyakarta
Sumber: Laporan Akhir Penataan Akses RO I TA 2022
B. Rincian Output II Tahun Anggaran 2023: Penataan
Kelembagaan
Berdasarkan pertimbangan atas pengalaman pelaksanaan
kegiatan Penanganan Akses tahun 2021-2022, serta masukan berbagai
pemangku kepentingan, keberadaan kelembagaan ekonomi melalui
kelompok usaha merupakan prasyarat penting dalam pemberian
fasilitasi akses. Oleh karena itu, Direktorat Pemberdayaan Tanah
Masyarakat mengusulkan adanya perbaikan pelaksanaan Penataan
Akses dengan menyusun kegiatan yang disebut dengan Kegiatan
Penataan Kelembagaan (Penanganan Akses Tahun Kedua). Kegiatan
Penataan Kelembagaan ini memiliki dua kegiatan penting, yaitu
pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Pengembangan kebijakan baru dalam Kegiatan Penanganan
Akses Reforma Agraria ini dalam kaitannya secara khusus dengan
kegiatan Penataan Kelembagaan ialah mewadahi kegiatan fasilitasi
pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan.
BAB III 139
PENATAAN AKSES INKLUSIF
