Page 156 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah ... 139

informasi yang ada untuk membatu reformasi pertanahan di negara
berkembang (Enemark, 2010).
Dalam sebuah sistem Kadaster pelaku utama di lapangan adalah
Surveyor Kadaster, dengan fungsi utamanya adalah menyediakan
data-data yang berhubungan dengan informasi spasial ke pengguna
dalam hal ini masyarakat. Surveyor Kadastral sebagai ujung tombak
pengumpulan data-data kadaster yang merupakan pelengkap dari
sistem Pendaftaran Tanah memainkan peran yang sangat penting
dalam keberhasilan sistem Pendaftaran Tanah. Di beberapa negara
maju seperti halnya negara-negara di Uni Eropa, Australia dan Asia
penggunaaan Surveyor Kadastral Swasta dalam pengukuran sudah
merupakan sesuatu yang jamak untuk membantu pekerjaan Surveyor
Kadaster pemerintah. Sebagai contoh di Eropa terdapat organisasi
bernama Geometer Europas yang merupakan sebuah organisasi pro-
fesi bagian dari CLGE atau Asosiasi Surveyor Kadastral Eropa, yang
beranggotakani Surveyor Kadastral Pemerintah maupun Surveyor
Kadastral Swasta. Menurut publikasi yang diterbitkan oleh Organi-
sasi tersebut terdapat beberapa keuntungan dengan melibatkan
penggunaan Surveyor Kadastral Swasta dalam pengukuran kadaster.
Keuntungan tersebut bisa dilihat dari dua hal yaitu:
a) Keuntungan secara ekonomi, Birokrasi menjadi lebih ramping
karena pemerintah mempekerjakan lebih sedikit orang dan
layanan yang diberikan oleh surveyor swasta sesuai dengan harga
pasar karena surveyor swasta selalu berkompetisi dalam melaku-
kan pelayanan.
b) Keuntungan sosial, pemerintah tidak terlalu terlibat lagi dalam
sengketa pertanahan karena surveyor swasta diberikan tanggung-
jawab dalam menangani permasalahan pengukuran bidang tanah
(Europas, 2006).
Di Indonesia pemberdayakan pihak swasta dalam proses pendaf-
taran tanah dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara
Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998
tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor