Page 159 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

142 Muh Arief S., Suharno, Haryo Budhiawan

pertanahan berubah nama menjadi Komputerisasi Kantor Perta-
nahan (KKP).
Sebagai sebuah proyek terpadu penggunaan Teknologi Infor-
masi untuk pelayanan pertanahan selama lebih kurang 2 dasawarsa
tentunya diharapakan proyek tersebut dapat memberikan manfaat
kepada stake holders pertanahan baik itu di dalam internal BPN
sendiri maupun masyarakat sebagai pengguna informasi dan peneri-
ma manfaat pelayanan pertanahan. Hal tersebut sejalan dengan visi
kadaster 2014 dimana dengan penggunaan Teknologi Informasi da-
lam proses kadaster maka masyarakat akan mendapatkan informasi
yang lengkap dan akurat terhadap data-data pertanahan.
Pemilihan dan investasi teknologi dalam pengembangan pela-
yanan Komputerisasi Kantor Pertanahan harus berfokus kepada pen-
dekatan tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terki-
ni dan bisa dikembangkan secara bertahap dari waktu ke waktu. Me-
nurut ENEMARK et al. (2014) pendekatan tepat guna tersebut:
meliputi:
 Pendekatan yang fleksibel dalam perolehan data dan dapat
digunakan untuk berbagai penggunaan dan bidang pekerjaan
 Mempunyai cakupan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rang-
ka pemberian hak atas tanah
 Mempunyai pendekatan partisipatoris dalam perolehan dan peng-
gunaan data untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat
 Dapat terjangkau dalam segi pembiayaan baik untuk pemerintah
dalam menerapakan maupun masyarakat dalam menggunakan
 Informasinya terpercaya dan berkualitas dan selalu up to date
 Pembangunan sistem dapat dilakukan dalam jangka waktu
singkat dengan menggunakan sumberdaya yang ada.
 Dapat di upgrade dengan melakukan perbaikan bertahap dari
waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan sosial dan per-
kembangan hukum terkait serta pendanaan yang tersedi

C. Metode Evaluasi Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia
Untuk mengevaluasi Sistem Pendaftaran Tanah, sistem kadaster
mendapatkan bobot yang besar dikarenakan informasi pertanahan
yang berbasis bidang hanya bisa didapatkan secara efektif dan efisien