Page 164 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah ... 147

tersebut, antara lain: perlu adanya sinkronisasi peraturan terkait pen-
daftaran tanah, kejelasan peraturan-peraturan sehingga tidak multi-
tafsir, serta perbaikan administrasi penganggaran dan SDM yang bisa
mendukung untuk penggunaan pihak ketiga dalam survey pengu-
kuran dan pemataan.

D. Faktor –Faktor Internal yang mempengaruhi Proses
Pendaftaran Tanah di Lingkungan Kanwil Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN
1. Faktor Infrastruktur Spasial
Dari wawancara yang dilakukukan kendala dalam pengumpulan data
spasial adalah terdapatnya prosedur kontradiktur delimitasi yang
mengakibatkan proses pengukuran bidang tanah menjadi lebih lama.
Hal tersebut dikarenakan petugas ukur harus menghadirkan tetang-
ga yang bersebelahan untuk menandatangani Gambar Ukur sebagai
bagian dari asas kontradiktur delimitasi. Kantah Surabaya I dalam
hal ini menyikapi permasalahan tersebut dengan mensyaratkan
Gambar Ukur yang sudah ditandatangani pihak-pihak yang ber-
batasan sebagai syarat permohonan pengukuran. Terobosan tersebut
dapat mempercepat proses pengukuran karena tanggung jawab
kontradiktur/ persetujuan batas ada pada pemohon.
SDM pengukuran juga menjadi perhatian utama untuk melaksa-
nakan perceatan pendaftaran tanah karena dari tahun ke tahun
jumlah PNS juru ukur semakin berkurang. Dengan adanya peraturan
yang mendorong peran dan keterlibatkan petugas ukur swasta dalam
membantu pengukuran kadastral di BPN maka harus ditindaklanjuti
dengan perubahan struktur penganggaran serta standar teknis untuk
melakukan supervisi terhadap hasil pekerjaan pengukuran swasta
tersebut dikarenakan struktur penganggaran di BPN masih belum
mengakomodasi peran swasta untuk membantu pengukuran serta
terdapatkanya masalah kualitas hasil pengukuran swasta yang terjadi
pada beberapa proyek pendaftaran tanah sistematik.

2. Faktor Legal
Aspek hukum merupakan tujuan utama dari sertipikat hak atas
tanah, dimana masyarakat perlu suatu legalitas atas kepemilikan