Page 169 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

152 Muh Arief S., Suharno, Haryo Budhiawan

b. Terdapatnya Aplikasi Komputerisasi kantor Pertanahan (KKP)
yang mendukung untuk pelayanan pendaftaran tanah.
c. Tersedianya alat dan infrastruktur pengukuran yang cukup
modern.
d. Tersedianya SDM yang sesuai kompetensi.

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari internal BPN
a. Masih terdapat keterbatasan terkait manajemen yang meliputi:
beban kerja, pola Karier, Reward dan Punishment pegawai,
kemampuan SDM (Pengukuran dan Pemetaan, Yuridis, Admi-
nistrasi) yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
serta ketersediaan petugas ukur dan pemetaan.
b. Masih terdapat keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana dan
Prasarana serta Peralatan Teknis Pengukuran.
c. Masih terdapat kelemahan Peraturan Perundang-undangan yang
terkait Pendaftaran Tanah dalam menyesuaikan dinamika kondisi
sosial kemasyarakatan, dalam mengatasi sengketa pertanahan,
dalam melindungi Aparatur Pertanahan dalam melakukan peker-
jaannya serta kelengkapan SOP yang tidak multitafsir.
d. Sistem Aplikasi KKP yang ada masih terdapat keterbatasasan
dalam memberikan informasi sebagai dasar penentuan kebijakan
pertanahan.
e. Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral masih dilak-
sanakan tidak sesuai dengan konsep Pengukuran dan Pemetaan di
beberapa daerah karena lemahnya SDM di bidang Survey dan
Pemetaaan.

Kesempatan-kesempatan yang berasal dari lingkungan luar
BPN:
a. Perkembangan Teknologi Pengukuran dan Pemetaan
b. Konsep-konsep baru tentang administrasi pertanahan yang
ditujukan untuk negara-negara berkembag khususnya konsep
tentang Fit For Purpose Cadastre.
c. Dukungan politik dari Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk
melakukan program percepatan Pendaftaran Tanah.