Page 174 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah ... 157

Dalam melakukan redesign Proses Pendaftaran Tanah di Indo-
nesia, terdapat beberapa permasalahan utama yang patut diper-
timbangkan antara lain sebagai berikut:
 Anggaran negara untuk proses Pendaftaran Tanah terbatas
sedangkan pengukuran kadaster teliti seperti yang diterapkan di
Indonesia selama ini merupakan komponen yang memakan biaya
besar.
 Jumlah Petugas ukur yang terbatas sementara untuk penam-
bahannya diperlukan biaya yang tidak sedikit.
 Luas daerah yang akan dipetakan yang besar dengan kondisi
indonesia merupakan negara kepulauan, kondisi geografis yang
beragam, dengan kondisi sarana transportasi yang beragam pula.
 Banyaknya masyarakat yang masih belum tercukupi kebutuhan
pokoknya sehingga tidak begitu memperhatikan untuk mengikuti
proses pendaftaran tanah.
 Banyaknya daerah dengan kondisi sosial dan sistem adat yang
bervariasi.
 Masih fokus pada usaha pemberian perlindungan hukum dengan
pengukuran akurat dan belum memperhatikan kelengkapan
informasi pertanahan yang bisa digunakan untuk pelaksanaan
pembangunan maupun pihak-pihak yang membutuhkan.
Dengan kondisi-kondisi tersebut diatas perlu kiranya dilakukan
langkah-langkah terobosan untuk perbaikan sistem dengan meng-
gunakan prinsip-prinsip fit for purpose yaitu:
 Dengan mengingat kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat akan
proses pendaftaran tanah yang beragam, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN perlu melakukan pemilahan terhadap Objek
Pendaftaran Tanah berdasarkan ketelitian data spasial yang akan
didapatkan. Dengan pemilahan tersebut diharapkan besarnya
faktor pembiayaan untuk pengukuran dapat ditekan. Untuk
wilayal pedesaan ketelitian pengukuran bidang tanah bisa lebih
rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan, begitu juga
untuk tanah-tanah adat mempunyai ketelitan lebih rendah diban-
dingkan individual title/freehold title (hak milik). Ketelitian
tersebut dapat secara bertahap ditingkatkan berdasarkan kebu-
tuhan.