Page 175 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

158 Muh Arief S., Suharno, Haryo Budhiawan

 Menggunakan teknologi Penginderaan Jauh/Fotogrametri untuk
mendapatkan data dengan skala relatif luas dan cepat dengan
jumlah Sumber Daya Manusia yang mengoperasikan relatif lebih
sedikit dibandingkan dengan pengukuran teristris.
 Untuk bidang-bidang tanah yang mempunyai kenampakan geo-
grafis sebagai penanda batas bidang tanah (General Boundary)
bisa dilakukan participatory parcel mapping yang melibatkan
komunitas masyarakat setempat. Metode ini bisa dilakukan seba-
gai alternatif pendekatan untuk pengukuran dan pemetaan tanah-
tanah adat yang luas dan terdapat di rural area atau pada lahan
persawahan yang batasnya bisa dilihat dari pemotretan udara/
citra satelit resolusi tinggi. Pertimbangan penggunaan general
boundary terhadap bidang tanah dengan batas yang sudah ter-
bangun seperti pematang atau tembok adalah potensi terjadinya
konflik batas tanah kecil karena secara tidak langsung pihak yang
berbatasan sudah sepakat dengan batas yang sudah permanen
berdiri (asas contradiktur delimitasi terpenuhi). Sedangkan untuk
castomery land (Tanah adat) penggunaaan general boundary lebih
bisa diimplementasikan daripada melakukan pengukuran secara
teristris yang mahal. Hal tersebut dikarenakan tanah adat
biasanya relatif luas dan terletak pada daerah-daerah yang sulit
dijangkau. Disamping itu kesepakatan batas bisa lebih mudah
dilakukan karena dapat langsung menghadirkan pemuka adat
setempat yang mengetahui secara persis kondisi alam batas-batas
tanahnya pada satu waktu dengan sarana foto udara/ citra satelit
yang sudah dicetak.
 Pembangunan paradigma baru di lingkungan Kementerian Agra-
ria dan Tata Ruang/BPN bahwa data yang lengkap, terpercaya
tidak harus selalu tmempunyai ketelitian tinggi. Ketelitian yang
relatif dipergunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan karena
ketelitian tanpa kelengkapan menjadi tidak signifikan. Kebutuhan
akan administrasi pertanahan yang lengkap dan terpercaya jauh
lebih besar daripada “hanya” mengejar ketelitian.
 Pemberdayakan pihak swasta dalam hal ini surveyor berlisensi
dalam membantu proses pendaftaran tanah perlu ditingkatkan