Page 176 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah ... 159

untuk mengatasi keterbatasan SDM di internal lembaga Kemen-
terian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.
 Perlunya gerakan nasional mendaftaran tanah sehingga pendaf-
taran tanah tidak bersifat Voluntery (sukarela) namun merupakan
kewajiban bagi warga negara untuk kepentingan implementasi
kebijakan pembangunan. Hal tersebut patut dijadikan bahan
pemikiran karena jika mengandalkan kesukarelaan maka target
pendaftaran tanah untuk mendapatkan informasi lengkap akan
sulit tercapai.

2. Kebijakan yang berkaitan dengan Aspek Legal
Tanah telah berkembang menjadi sumberdaya yang semakin stra-
tegis karena jumlahnya yang terbatas dan semakin beragamnya
kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Hal ini menyebabkan
peranan tanah sangat besar bagi pemenuhan hajat hidup manusia.
Dinamika masalah pertanahan mempunyai muatan kerumitan yang
tinggi, hal ini disebabkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa
kebutuhan manusia akan tanah senantiasa meningkat seiring dengan
laju pembangunan di segala bidang. Di lain pihak secara kuantitatif
jumlah tanah tidak bertambah luasnya. Berdasarkan kenyataan
tersebut di atas, maka di bidang pertanahan dituntut untuk menge-
lola tanah yang tersedia secara optimal, sehingga secara profesional
masingmasing kepentingan dapat diakomodir dan dikoordinasikan
dengan baik. Hal tersebut penting karena fungsi pemerintah, adalah
mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas serta memberi pela-
yanan kepada masyarakat. Kebijaksanaan tersebut pada umumnya
adalah rincian lebih lanjut dari ketentuan UUPA yang diperlukan
untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar hukum pertanahan nasio-
nal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Salah
satu kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yaitu dikeluar-
kannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaf-
taran Tanah. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran
tanah berdasarkan PP 24/1997, pemerintah dalam hal ini Badan
Pertanahan Nasional membuat perencanaan untuk menyelesaikan
pembuatan sertipikat tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia