Page 158 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah ... 141

manual pada masa sekarang sudah harus dikelola dengan Teknologi
Digital mengingat semakin kompleks dan banyaknya data yang harus
dikelola. Dalam menyikapi perkembangan Teknologi Informasi da-
lam pengelolaan data kadaster kelompok kerja 7.1 dari Komisi 7 FIG
(International Federation of Surveyors) pada tahun 1994 mengeluar-
kan 6 pernyataan yang merupakan visi dan misi kadaster di seluruh
dunia yang dikenal dengan visi Kadasster 2014 (FIG, 1998), yang
bertujuan untuk:
 Merefleksikan perkembangan masa depan kadaster
 Mengevaluasi tren dalam kadaster dan menghasilkan visi di mana
sistem kadaster akan ke depan dua puluh tahun lagi
 Menunjukkan bagaimana perubahan tersebut akan dicapai dan
menjelaskan teknologi yang akan digunakan dalam melaksanakan
perubahan ini
Dalam 6 pernyataan tersebut muatan yang sangat penting yang
perlu digarisbawahi adalah pengelolaan data-data kadaster dengan
cara-cara manual sudah tidak efisien lagi sehingga implementasi
Teknologi Informasi untuk mendukung kadaster merupakan sesuatu
yang wajib dilakukan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang merupakan
lembaga pemerintah yang mempunyai amanat dalam melakukan
proses pendaftaran tanah dan kadaster tentu saja sangat berkepen-
tingan dalam melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam
kadaster 2014 tersebut. Selama kurun waktu dari tahun 1994 sampai
dengan 2014 seiring dengan waktu pencapaian visi yang terdapat
dalam pernyataan kadaster 2014, BPN telah melakukan pengem-
bangan-pengembangan teknologi dengan proyek-proyek berbasis
Teknologi Informasi dalam rangka mengembangkan Sistem Infor-
masi Pertanahan di Indonesia. Proyek Komputerisasi Pelayanan
Pertanahan pertamakali diluncurkan pada tahun 1997 melalui proyek
yang bernama Land Office Computerization (LOC) phase pertama
dilanjutkan dengan phase 2A pada tahun 1999 yang diikuti oleh 38
Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia terutama Kantor Pertanahan
di Pusat Pemerintahan yaitu di DKI Jakarta (HAROEN et al., 2004).
Proyek-proyek berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan
proses pelayanan pertanahan tersebut berlangsung hingga saat ini
dimana LOC yang merupakan proyek awal komputerisasi pelayanan