Page 91 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 91
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Meja Bundar. Perundingan secara maraton itu dimulai 2
Agustus dan berakhir 2 November 1949. Selama dua bulan
penuh perundingan panjang itu akhirnya menemukan
kesepakatan antara dua belah pihak. Selain kesepakatan
penting di bidang politik, militer, kebudayaan, dan ben-
tuk negara, yang tak kalah penting adalah kesepakatan
tentang “Keuangan dan Perekonomian yang di dalamnya
menyepakati tentang Hak-hak, Konsesi-konsesi, dan Izin-
izin atas aset dan usaha-usaha Belanda di Indonesia. Satu-
satunya yang tidak menemukan kata sepakat adalah per-
soalan Irian, masing-masing tetap bertahan pada pendi-
riannya, sementara juru runding harus mengakhiri
sebelum 2 November 1949. Akhirnya kesepakatan tentang
Irian akan dilanjutkan setelah penyerahan kedaulatan
Indonesia (Jawatan Penerangan, 1949).
Dalam beberapa kesepakatan dengan Belanda, salah
satu poin penting yang perlu dilihat adalah kata sepakat
dalam “Persetujuan Keuangan dan Perekonomian” yang
dihasilkan dari meja runding di Den Haag (KMB 1949),
karena dalam poin inilah kemudian yang mendasari
lahirnya UU No. 1 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nr. 2 Tahun 1951 yang memungkin
Belanda mengangkut barang-barang mereka dari Indo-
nesia dan kebuntuan kesepakatan Irian Barat yang meng-
hasilkan UU Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belan-
da dengan skema ganti rugi. Hal itu juga yang menjadi
alasan mengapa bekas Erfpacht (perkebunan ex-Belanda)
tidak masuk dalam skema objek landreform. Jadi,
kesepakatan Indonesia Belanda dalam KMB tahun 1949
55
