Page 138 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Surat keputusan tersebut menjadi
dasar bagi Kampung Naga sebagai wilayah adat secara formal.
Kebijakan pendaftaran tanah yang diterapkan oleh pemerintah
mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat adat Kampung
Naga. Ada kesadaran akan kepentingan inventarisasi tanah oleh
pemerintah, tetapi juga terdapat resistensi terhadap upaya modernisasi
dan legalisasi tanah melalui sertipikasi. Masyarakat adat merasa bahwa
sistem tradisional mereka sudah cukup untuk menjaga keberlanjutan
pengelolaan tanah tanpa perlu campur tangan dari kebijakan modern.
Namun, semakin mengikuti perkembangan zaman, masyarakat adat
terutama Kuncen khawatir akan keberadaan Tanah Ulayat Kampung
Naga. Perjalanan panjang pendaftaran Tanah Ulayat Kampung Naga
membuahkan hasil yang positif. Terlebih lagi perjuangan masyarakat
adat mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan Kampung
Naga sebagai Kampung Adat juga terealisasi melalui Keputusan Bupati
yang menyatakan bahwa Kampung Naga seluas 13.950 m2 merupakan
Lembaga Adat yang berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu,
Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, pengusulan pendaftaran
Tanh Ulayat bisa diterima oleh Kuncen untuk direalisasikan dalam
program Kementerian ATR/BPN. Walaupun pemberian hak atas Tanah
Ulayat diberikan Hak Pengelolaan hal itu sudah menjadi bagian positif
dalam perlindungan hukum terhadap keberadaan Kampung Adat.
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, terdapat berbagai faktor yang
menghambat pelaksanaannya, seperti: (i) ketidaktahuan; (ii) masalah
keterjangkauan; (iii) belum pecah waris; (iv) menghindari pembayaran
kepada pemerintah; (iv) menganggap sertipikat hak atas tanah tidak
penting; (v) SPPT PBB sama dengan sertipikat; (vi) proses yang panjang;
dan (vii) rendahnya partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah menghadapi berbagai
tantangan, terutama karena adanya konflik antara nilai-nilai tradisional
dan kebijakan modernisasi. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum, seringkali terjadi ketegangan dan
konflik karena perbedaan pandangan tentang hak kepemilikan tanah.

BAB 07 119
Penutup