Page 139 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 139
Konflik ini dapat menghambat proses pendaftaran tanah dan mengurangi
efektivitas kebijakan tersebut.
Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendaftaran tanah
di wilayah adat. Melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap proses
pendaftaran tanah dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan
terhadap kebijakan tersebut. Dialog yang terbuka dan inklusif antara
pemerintah dan masyarakat adat sangat penting untuk menciptakan
kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Perlu adanya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengakui
dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan pranata adat, sehingga
Pranata adat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pendaftaran
tanah. Selain itu, perlu adanya integrasi dalam sistem hukum nasional
yang melaraskan hukum adat dengan hukum nasional, agar keputusan
pranata adat dapat diakui dan dihormati secara hukum. Kepala adat
dan tokoh masyarakat setempat berperan sebagai mediator antara
pemerintah dan masyarakat adat, sehingga kebijakan yang diterapkan
lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program
edukasi yang ditujukan kepada masyarakat adat mengenai pentingnya
pendaftaran tanah dan manfaat yang dapat diperoleh. Program edukasi
ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan disampaikan dengan
cara yang mudah dipahami oleh masyarakat adat. Edukasi yang baik
dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah.
Perlu dikaji ulang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 perihal penetapan subjek hak milik atas tanah. Dalam peraturan
tersebut hanya disebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek hak atas
tanah yaitu perorangan, kelompok, dan badan hukum. Sementara
Lembaga Adat tidak memiliki posisi di antara ketiganya, sehingga perlu
dikaji ulang agar kedudukan lembaga adat dapat menjadi subjek hak di
hadapan hukum. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1963 juga harus diteliti dan dikaji ulang, karena Badan-badan hukum yang
120 Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
di Kampung Naga
