Page 484 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

Dan saya telah berbicara di berbagai tempat untuk menyam-
paikan gagasan-gagasan penting yang berkaitan dengan
reforma agraria ini. Tetapi saya tahu, pada hari ini tidak
semua yang hadir di sini ikut di dalam kegiatan-kegiatan
yang telah kita lakukan sejak September.
Karena itu, izinkan saya menyampaikan sedikit saja
aspek globalnya, kenapa pemerintah, Bapak Presiden, men-
canangkan gerakan pembaruan agraria nasional. Dan beliau
memutuskan akan beliau pimpin sendiri melalui Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ada mandat
konstitusi dan ada mandat Undang-Undang yaitu pasal 33
ayat (3) yang diturunkan dari Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Ada Undang-Undang Pokok Agraria, ada TAP
MPR No. IX Tahun 2001, ada Perpres No. 10 Tahun 2006
yang di sana secara jelas mengharuskan setelah lahirnya
Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 negara berke-
wajiban untuk menyelenggarakan reforma agraria.
Di dalam perjalanannya memang masih belum seperti
yang kita harapkan. Oleh karena itu, pada saat Bapak Presi-
den menjadi Menko Polkan pada tahun 2000, gagasan
mengenai reforma agraria ini telah beliau bahas secara men-
dalam di dalam kaitannya dengan tataran yang beliau pikir-
kan mengenai revitalisasi pertanian dan revitalisasi pedesaan
sebagai suatu keharusan, untuk mengembangkan kehidupan
masyarakat pedesaan dan di pertanian, sedemikian rupa
untuk kesejahteraan perkotaan menjadi sedemikian baik.
Itu pertama, yakni tataran normatif.
Selanjutnya, dalam sejarah Republik Indonesia, teruta-
ma sejak Bung Karno menyatakan bahwa kita menjalankan
Reforma Agraria pada bulan Agustus Tahun 1960 dan diikuti

437