Page 486 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

likan tanah di tanah air.
Ada di antara kita yang memperoleh hak untuk menge-
lola tanah dalam skala besar, tetapi tidak kita manfaatkan.
Tetapi banyak juga sebenarnya warga kita yang untuk men-
dapatkan akses mengelola tanah itu tidak tersedia. Ini perso-
alan yang sangat mendasar yang kita hadapi. Belum lagi
berkaitan dengan persoalan konversi tanah pertanian di
daerah-daerah pertanian utama kita. Dan juga berkaitan
dengan keharusan dan kenyataan hidup bahwa ada transfor-
masi ekonomi yang membutuhkan pengadaan tanah dan
perubahan penggunaan tanah yang sebagaimana tadi
disampaikan Pak Fauzi Wibowo demikian mendasarnya
persoalan kita.
Persoalan-persoalan ini kalau kita rangkum secara kese-
luruhan, mengharuskan kita untuk melaksanakan dua lang-
kah besar. Dan dua langkah besar ini kita kemas dalam satu
pengertian besar yaitu gerakan pembaruan agraria nasional
atau reforma agraria yaitu: Pertama, menata kembali sistem
politik, sistem hukum pertanahan kita yang notabene kita
tahu persoalan-persoalan sengketa pertanahan ini tidak lepas
dari dinamika politik yang terjadi di tanah air. Kalau kita
menyadari penuh, isi dari Undang-Undang Pokok Agraria
adalah kita membangun suatu basis hukum pertanahan
nasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perta-
nahan di tanah air yang tahun 60 dikeluarkan masa transi-
sinya 20 tahun sampai tahun 1980. Kenyataannya kemudian
justru dinamika politik membangkitkan kembali persoalan-
persoalan pertanahan yang seharusnya sudah selesai pada
tahun 1980 itu.
Jadi, persoalan hukum sudah tertata, tapi ternyata ada

439