Page 487 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

dinamika politik yang berkembang. Oleh karena itu ke depan
mau tidak mau kita harus melakukan penataan sistem hukum
dan politik pertanahan ini. Dan ini komitmen Bapak
Presiden sudah cukup besar, sudah jelas kita menata kembali
politik dan hukum pertanahan ini dengan acuan yang jelas,
yaitu pembukaan Undang-undang dasar 1945. Nilai
tertinggi yang dituju adalah mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dengan acuan Pasal 33 ayat 3, TAP
MPR No. IX Tahun 2001 dan peraturan pelaksana yang
lain sebagai acuan nilai. Dan itu sebagai langkah pertama
yang harus kita laksanakan secara sistematis. Dan tentu ini
adalah gerak bersama, gerak seluruh komponen bangsa.
Tidak bisa pemerintah daerah saja, tidak bisa pemerintah
pusat saja, apalagi hanya BPN saja. Ini adalah gerak bersama
bangsa.
Oleh karena itu, empat acuan ini, sebagaimana Bapak
Ibu ketahui, sudah menghabiskan waktu, pikiran untuk
memastikan bahwa program ini adalah program bersama,
programnya seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tidak tahu
bagaimana komunikasi, bagaimana reformasi agraria di
gedung yang demikian mewah. Tetapi saya juga mengajak
teman-teman saya petani Lampung. Paling tidak, bisa bersa-
ma-sama saya dan Bapak Fauzi Wibowo berada dalam ru-
angan yang demikian bagus.
Tadi langkah pertama adalah penataan sistem politik
dan hukum. Langkah yang kedua adalah menyelenggarakan
reforma agraria itu sendiri. Presiden telah memanggil Mente-
ri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN RI untuk
memastikan reforma agraria dijalankan secara baik dan
Presiden memerintahkan mengalokasikan 8,15 juta hektar

440