Page 507 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Ketentuan Larangan Alih Fungsi Lahan

• Keppres 53/1989 jo. Keppres 33/1990 jo. Keppres 98/1998: melarang alih
fungsi tanah pertanian subur untuk kawasan industri.
• SE MNA/KBPN 410-1851 (1994): tidak mengalihfungsikan sawah irigasi
teknis dalam RTRW; alih fungsi agar dikoordinasikan dengan BKTRN.
• SE MNA/KBPN 410-2261 (1994): Izin Lokasi tidak diberikan pada sawah
irigasi teknis; membantu penyusunan RTRW agar melindungi sawah irigasi.
• SE MNA/KBPN 460-1594 (1996): melarang pengeringan sawah irigasi.
• SE MenPPN/KaBAPPENAS 5334/MK/9/1994: pencegahan konversi sawah
irigasi; Izin Lokasi yang terlanjur diberikan dibatasi dan tidak diperpanjang.
• SE MenPPN/KaBAPPENAS 5335/MK/9/1994: melarang alih fungsi dalam
RTRW serta merevisi RTRW yang merubah sawah irigasi teknis.
• SE MenPPN/KaBAPPENAS 5417/MK/10/1994: Menpera mengarahkan
perumahan pada tanah Izin Lokasi dan menghindari sawah irigasi teknis.
• SE Mendagri No. 474/4263/SJ (1994): Gubernur agar mempertahankan
sawah irigasi teknis; RTRW yang mengalihfungsikan sawah agar direvisi.

Revitalisasi Kelembagaan: Prioritas

• Pada kasus alih fungsi lahan, revitalisasi kelembagaan
dapat dimulai dari peraturan perundangan (aransemen
kelembagaan) yang mengikat dengan sanksi yang tegas;

• Operasionalisasi: Sistem insentif (dan disinsentif) bagi
pemilik tanah dan Pemda setempat, RTRW dan ijin
lokasi, dana dekonsentrasi untuk merangsang (dan
melindungi) tanah pertanian, terutama sawah beririgasi
• Gagasan “Komisi Pengendali Tanah Sawah” di tingkat
nasional, provinsi & kabupaten/kota, perlu direalisasikan.
• Analogi yang sama: untuk pelaksanaan pemberian
sertifikasi lahan milik bagi petani kecil dan buruh tani (?)

460